Besok Pemerintah RI Umumkan Kebijakan Penting!

4 hours ago 7

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia akan mengumumkan serangkaian kebijakan yang ditujukan merespons dampak ekonomi dari perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengumuman kebijakan itu akan dilakukan pada pukul 19.00 WIB, esok hari, Selasa (31/3/2026).

"Semua kebijakan terkait dengan mitigasi risiko dinamika global (WFH, Penyesuaian Anggaran, B-50, dll), akan diumumkan besok," kata Susiwijono melalui keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Sebagaimana diketahui, sejumlah negara-negara tetangga RI telah lebih dulu mengumumkan kebijakan merespons gejolak ekonomi yang dipicu oleh perang AS-Israel dengan Iran. Perang itu dimulai dengan serangan AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump ke Iran pada akhir Februari 2026.

Serangan AS-Israel ke Iran telah mengganggu harga komoditas energi, seperti BBM. Terutama setelah Iran merespons serangan dengan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan utama migas dunia.

Pemerintah Australia mengambil langkah darurat untuk menekan lonjakan biaya hidup akibat kenaikan harga energi global. Pada Senin, (30/3/2026), Canberra mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar serta penghapusan sementara biaya jalan bagi pengguna kendaraan berat selama tiga bulan.

Dalam konferensi pers di Canberra, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan pemerintah akan memangkas setengah cukai bahan bakar bensin dan solar. Kebijakan ini diperkirakan akan menurunkan harga bahan bakar sebesar 26,3 sen dolar Australia per liter.

"Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain kini terasa langsung di sini," ujar Albanese, dilansir Reuters.

Dalam kesempatan yang sama, yang juga dihadiri Menteri Energi Chris Bowen, Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan total biaya kebijakan tersebut bagi pemerintah mencapai sekitar 2,55 miliar dolar Australia.

Langkah terbaru ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan keamanan energi yang telah diambil Canberra sejak perang dimulai pada 28 Februari. Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan pelepasan cadangan domestik bensin dan solar, serta pelonggaran sementara standar kualitas bahan bakar.

Selain pemotongan pajak, pemerintah juga mengonfirmasi penerapan rencana keamanan bahan bakar nasional. Seluruh pemerintah negara bagian sepakat bekerja sama untuk memastikan distribusi bahan bakar ke wilayah regional yang paling membutuhkan.

Albanese menjelaskan bahwa rencana tersebut memiliki empat tingkat tindakan, dan Australia saat ini berada di level dua, yakni memastikan mobilitas nasional tetap berjalan. Level tertinggi akan difokuskan pada menjaga layanan kritis tetap beroperasi.

"Walaupun prospek pasokan bahan bakar Australia tetap aman dalam jangka pendek, kami juga harus sangat jelas kepada warga bahwa semakin lama perang ini berlangsung, dampaknya akan semakin buruk," kata Albanese.

Sementara itu, Vietnam secara resmi menghapus sementara pajak lingkungan untuk bahan bakar minyak guna memangkas lonjakan harga bensin.

Kementerian Perdagangan Vietnam dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan akan dipotong hingga nol persen. Kebijakan darurat ini mulai berlaku efektif sejak Jumat hingga 15 April mendatang untuk meredam gejolak ekonomi di dalam negeri.

"Ini dianggap sebagai solusi mendesak dan efektif untuk menstabilkan pasar minyak bumi dan memastikan keamanan energi nasional di tengah konflik yang meningkat di Selat Hormuz, yang menciptakan hambatan energi terbesar yang pernah ada," tulis Kementerian Perdagangan Vietnam dalam pernyataan resmi tersebut.

Data yang dirilis oleh kementerian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut akan menurunkan harga bensin sekitar 26% dan mengurangi harga diesel sedikit di atas 15%. Penurunan tajam ini terjadi setelah biaya bahan bakar meroket drastis pada awal pekan ini akibat ketidakpastian geopolitik yang mencekam.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman sebelumnya juga telah mengatakan pemerintah memangkas bea cukai pusat untuk bensin dan solar yang digunakan dalam negeri. Kebijakan ini disebut sebagai respons langsung terhadap krisis di Asia Barat.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan tarif ekspor baru untuk solar dan bahan bakar turbin penerbangan. Sitharaman mengumumkan biaya ekspor sebesar 21,5 rupee per liter untuk solar dan 29,5 rupee per liter untuk bahan bakar turbin penerbangan.

(arj/haa)

Add