Breaking News! APBN Defisit Rp 240 Triliun di Akhir Maret 2026

4 hours ago 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93% dari PDB pada 31 Maret 2026.

"Posisi ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro dalam rilis APBN KITA, Kamis (30/4/2026).

Kemenkeu mengklaim kinerja APBN hingga 31 Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan bekerja efektif. APBN terus hadir menjaga daya tahan ekonomi nasional, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten.

Secara rinci, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% APBN. Angka ini tumbuh 10,5% (yoy), memperlihatkan kapasitas pendapatan negara tetap terjaga dengan baik di tengah tantangan global.

Sementara itu, Deni memaparkan penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7,0 triliun atau 17,2% target APBN. Realisasi ini tumbuh 14,3% (yoy). Di dalamnya, penerimaan pajak terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7% APBN, dengan pertumbuhan yang sangat kuat sebesar 20,7% (yoy).

Pertumbuhan ini didukung oleh perbaikan aktivitas usaha, harga komoditas yang tetap mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transformasi digital administrasi perpajakan yang terus diperkuat. Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2% APBN, meskipun masih mengalami kontraksi 12,6% (yoy).

"Capaian ini memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik," kata Deni.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4% APBN. Meskipun mengalami normalisasi dibanding tahun lalu, level ini tetap menunjukkan kontribusi yang baik terhadap struktur pendapatan negara.

Realisasi belanja negara tercapai Rp815,0 triliun atau 21,2% APBN, tumbuh 31,4% (yoy) jauh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Akselerasi ini menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Di sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Deni mengungkapkan terdapat realisasi Rp610,3 triliun (19,4% APBN), Hal ini mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.

Sementara untuk Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun (29,5% APBN), Pemerintah terus memastikan sinergi pusat dan daerah agar pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal berjalan optimal.

Deni menegaskan program kerja prioritas diarahkan agar berjalan efektif dan berdampak memberi manfaat bagi masyarakat luas. Hingga 27 April 2026, MBG telah terealisasi Rp70,2 triliun dengan menjangkau 61,96 juta penerima, serta telah melibatkan 27.735 SPPG.

(haa/haa)

Add