Ekonom: Sinergi Pemerintah, BI dan OJK Menjadi Kunci Stabilitas Ekonomi

5 hours ago 7

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom menilai pelemahan nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, hingga perlambatan ekonomi dunia dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika global dibandingkan persoalan fundamental dalam negeri.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai masyarakat tidak perlu merespons perkembangan ekonomi saat ini dengan kekhawatiran berlebihan. Menurutnya, sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik.

"Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada," ujar Josua dalam Komunita Economic Talk bertajuk Membaca Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Saat Ini.

Selain fundamental ekonomi yang dinilai masih kuat, Josua menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

"Soal Kementerian Keuangan, fungsinya lebih ke aspek fiskalnya. Kalau Bank Indonesia ngurusin moneter, OJK ngurusin pasar keuangan. Dan ini harus saling bersinergi ketiganya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bertugas menjaga kesehatan fiskal dan APBN, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar dan kebijakan suku bunga, sedangkan OJK bersama Bursa Efek Indonesia berperan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal.

Menurut Josua, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan regulator menunjukkan bahwa setiap lembaga terus menjalankan perannya untuk menjaga ekonomi tetap stabil di tengah tekanan global.

Dia menegaskan aktivitas konsumsi masyarakat masih tumbuh, inflasi berada dalam rentang yang terkendali, sektor perbankan tetap sehat, dan APBN masih mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Di tengah berbagai tekanan global, indikator-indikator tersebut menjadi penopang penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

Josua menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari sejumlah indikator makro yang masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada level yang relatif tinggi, sementara inflasi masih terjaga sehingga mendukung stabilitas daya beli masyarakat.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Selain itu, peningkatan konsumsi pemerintah pada awal tahun turut memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Dari sisi pasar keuangan, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan kinerja positif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa investor tetap menaruh kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

"Kepercayaan investor tetap terjaga karena fundamental ekonomi Indonesia masih dipandang kuat. Ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan," katanya.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai pelemahan rupiah, Josua menilai kondisi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks global yang lebih luas. Penguatan dolar Amerika Serikat akibat tingginya suku bunga di negara maju serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik telah memberikan tekanan terhadap banyak mata uang dunia.

"Kombinasi dari semua inilah yang menyebabkan dollarnya naik dan minyaknya naik. Pelemahan rupiah saat ini bersifat global shock, dolar AS menguat terhadap semua mata uang dunia akibat kebijakan suku bunga tinggi di negara maju dan tensi geopolitik timur tengah" ujar Josua.

Karena itu, pelemahan rupiah saat ini tidak dapat diartikan sebagai indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami masalah struktural.

"Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang membedakan dengan masa lalu adalah saat ini kondisi perbankan nasional jauh lebih kuat, likuiditas terjaga, dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan berjalan dengan baik," ujarnya.

Kondisi 2026 vs Krisis 98

Josua juga menepis anggapan bahwa Indonesia sedang menuju krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998. Menurutnya, struktur perekonomian Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan saat krisis Asia terjadi hampir tiga dekade lalu.

Pada masa krisis 1998, Indonesia menghadapi kolapsnya sektor perbankan, lonjakan inflasi yang sangat tinggi, pelemahan tajam nilai tukar, serta kontraksi ekonomi yang dalam. Sebaliknya, kondisi saat ini menunjukkan karakteristik yang berbeda, di mana pertumbuhan ekonomi masih positif, inflasi terkendali, cadangan devisa berada pada level yang kuat, dan pengelolaan fiskal tetap disiplin.

Ia menambahkan bahwa depresiasi rupiah saat ini juga tidak dapat disamakan dengan kondisi saat krisis. Pada 1998, nilai tukar rupiah melemah sangat tajam dari sekitar Rp4.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.000 per dolar AS dalam waktu singkat.

"Kalau dibandingkan dengan 1998, situasinya sangat jauh berbeda. Saat ini instrumen kebijakan dan fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat untuk menghadapi gejolak global," jelasnya.

Di tengah data makro yang relatif positif, Josua mengakui sebagian masyarakat masih merasakan tekanan terhadap kondisi keuangannya. Namun menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini lebih tepat dipahami sebagai perubahan pola konsumsi dibandingkan penurunan daya beli secara menyeluruh.

Tekanan harga pada sejumlah komoditas membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatannya. Sementara secara agregat, konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjaga kelompok masyarakat rentan, pemerintah juga terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial agar dampak tekanan ekonomi dapat diminimalkan.

Terkait berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, Josua menilai efektivitas program tidak tepat diukur hanya dalam jangka pendek.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah.

"Program prioritas perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Namun manfaat strukturalnya baru dapat terlihat dalam jangka menengah hingga panjang, sehingga tidak tepat jika dinilai hanya berdasarkan hasil dalam waktu singkat," ujarnya.

Lebih lanjut, Josua menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka statistik, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap prospek masa depan.

Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung, ia mengajak masyarakat untuk tetap optimistis, produktif, dan adaptif terhadap perubahan.

"Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, kapasitas kebijakan yang memadai, dan peluang yang besar untuk terus tumbuh. Karena itu, optimisme yang didasarkan pada data dan pemahaman yang baik menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan," pungkasnya.

(haa/haa)

Add