Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa negara tetangga Indonesia seperti Filipina dan Thailand sudah mulai menerapkan kebijakan untuk warganya bekerja dari rumah (Work From Home/WFH). Tak ayal, dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terasa hingga Asia Tenggara, setelah gangguan pasokan minyak global memicu lonjakan dan volatilitas harga bahan bakar.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara perihal kebijakan negara tetangga seperti Filipina dan Thailand dalam menghemat bahan bakar minyak (BBM).
Memang, hingga saat ini, Indonesia sendiri belum ada imbauan untuk menghemat BBM. Yang terang, pemerintah saat ini tengah mengkaji kebutuhan untuk Indonesia. Bahlil menekankan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.
"Kita lagi melakukan exercise. Apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara," kata Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (11/3/2026).
Pihaknya saat ini juga tengah memperhitungkan efisiensi konsumsi BBM dengan memaksimalkan sumber energi dalam negeri.
"Efisiensi tidak hanya itu, mungkin kita akan mendorong untuk mempercepat B50 sebagai salah satu alternatif. Kemudian kita akan mempercepat penerapan E20. Karena kalau harga minyak fosil bisa melampaui US$ 100 per barel, maka akan lebih murah jika kita melakukan blending," imbuhnya.
Kendati demikian, dia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir akan harga BBM subsidi setidaknya sampai Lebaran mendatang. "Tapi sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana-gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini insyaallah tidak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi. Iya, untuk subsidi," ucapnya.
Dengan begitu, amannya stok BBM dalam negeri diharapkan menenangkan masyarakat untuk tidak panik apalagi melakukan panic buying. "Ya, sebenarnya tidak perlu ada (panic buying)," tandasnya.
Thailand
Asal tahu saja, Pemerintha Thailand meminta pegawai negerinya untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan sebagai bagian dari langkah penghematan energi nasional.
Selain itu, otoritas juga meminta kantor-kantor pemerintah menaikkan pengaturan suhu pendingin ruangan menjadi 26 derajat Celsius untuk mengurangi konsumsi listrik.
"Pemerintah ingin semua sektor menggunakan sumber daya secara bijak dan efektif," kata pemerintah Thailand dalam sebuah pernyataan resmi, dilansir AFP.
Pemerintah juga meminta para pejabat untuk menghindari perjalanan ke luar negeri selama periode ketidakpastian energi ini.
Langkah-langkah tersebut diambil setelah pemerintah Thailand pekan lalu memastikan telah mengamankan pasokan minyak yang cukup untuk sekitar dua bulan ke depan.
Namun untuk menjaga cadangan energi, Thailand juga memutuskan menghentikan sementara ekspor minyak.
Filipina
Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penerapan sistem kerja empat hari seminggu di sejumlah kantor cabang eksekutif Filipina mulai 9 Maret.
Marcos mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghemat energi dan menekan konsumsi bahan bakar, seiring melonjaknya harga minyak global setelah konflik yang meletus di kawasan penghasil minyak.
"Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda terdepan kepada masyarakat," kata Marcos, dilansir Inquirer.
Ia juga memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan energi secara signifikan.
"Selain itu, saya mengarahkan semua instansi pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik serta pengeluaran bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen," ujarnya.
Selain mengurangi hari kerja, Marcos juga melarang sementara perjalanan dinas dan aktivitas pemerintah yang dianggap tidak mendesak, termasuk rapat yang sebenarnya bisa dilakukan di dalam kantor.
Sejumlah lembaga pemerintah bahkan sudah mulai menyiapkan langkah tambahan. Mulai 13 Maret, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina akan mengalihkan operasional kantor-kantornya di Kota Makati ke sistem kerja jarak jauh.
Untuk sektor swasta, pengaturan kerja alternatif sebenarnya telah dimungkinkan melalui Undang-Undang Telecommuting yang disahkan pada 2018.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5447158/original/073347100_1765949827-0L5A7521.JPG)
