Karding-Bos Badan Halal Bertemu, Hasilnya Sepakat Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding menegaskan, jaminan produk halal pada dasarnya merupakan kewajiban negara. Kehadiran sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tapi juga memperkuat keamanan pangan serta meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia.

Kata dia, komoditas berupa produk hewan, ikan, dan tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat juga perlu memperhatikan aspek kehalalan. Bukan tanpa alasan. Indonesia, imbuh dia, merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Kantor Barantin, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Barantin bersama BPJPH, ujarnya, memperkuat sinergi pengawasan keamanan hayati dan produk halal menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal 2026. Kolaborasi ini difokuskan untuk memastikan arus lalu lintas komoditas tetap lancar tanpa mengorbankan aspek kesehatan dan kehalalan produk.

"Barantin memiliki tanggung jawab menjaga keamanan sumber daya hayati serta memastikan seluruh lalu lintas komoditas yang masuk, keluar, maupun antar area di Indonesia terjamin kesehatannya," katanya.

"Indonesia merupakan negara dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, sehingga aspek kehalalan juga harus diperhatikan. Dengan demikian, harmonisasi regulasi dan standar antara aspek kesehatan produk dan aspek kehalalan sangat diperlukan," tambah Karding.

Dalam pertemuan tersebut, Barantin dan BPJPH membahas berbagai hal, mulai dari harmonisasi regulasi, pertukaran data dan integrasi sistem informasi, hingga penguatan sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan pedoman teknis pengawasan.

Langkah ini juga mencakup pelaksanaan pengawasan terintegrasi hingga monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala, guna memastikan efektivitas di lapangan.

"Harapannya, hal-hal tersebut menjadi pegangan awal kita dan dapat menjembatani kerja sama ini sehingga pengawasan kesehatan lalu lintas produk halal di lapangan dapat dilakukan secara efektif," ungkapnya.

Karding menegaskan, sinergi ini akan mendorong sistem pengawasan yang menyeluruh dan tertelusuri, mulai dari pre-border, at-border, hingga post-border. Sertifikat halal pun akan menjadi bagian dari dokumen pendukung dalam tindakan karantina.

"Sertifikat halal akan menjadi dokumen pelengkap dalam tindakan karantina, sehingga sinergi antara Barantin dan BPJPH dapat mendukung terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi, akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat serta perekonomian nasional," jelas dia.

Sementara, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, kerja sama dengan Barantin merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan Wajib Halal 2026.

Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan efektif tanpa menghambat arus lalu lintas komoditas, khususnya di pintu pemasukan dan pengeluaran barang.

Ia juga menegaskan, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki kejelasan status halal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Semua produk yang sehat bisa masuk ke Indonesia, bagi produk yang halal akan diberikan label halal, dan produk yang tidak halal akan diberikan label non-halal. Label ini bukan hanya sekedar label, namun juga suatu bentuk kepercayaan bagi masyarakat," terang Haikal.

Dengan penguatan sinergi ini, pemerintah menargetkan implementasi Wajib Halal 2026 dapat berjalan efektif, sekaligus menjaga kelancaran perdagangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di dalam negeri.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]