Kejar Produktivitas, Petani Butuh Akses Pembiayaan yang Lebih Terbuka

Jakarta, CNBC Indonesia - Kedaulatan pangan telah menjadi cita-cita yang terus digencarkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, penguatan akses pembiayaan di sektor pertanian harus dilakukan agar memudahkan para petani dalam meningkatkan produktivitasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti menuturkan, pihaknya mengakui bahwa akses pembiayaan di sektor pertanian masih dihadapkan oleh beberapa kendala. Terlebih lagi, risiko di sektor pertanian tergolong tinggi lantaran adanya ketergantungan terhadap faktor alam. Sebaliknya, skala usaha petani cenderung kecil dan petani biasanya terkendala pada keterbatasan agunan.

Tantangan seperti ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan. Mengingat, para petani membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit untuk meningkatkan kinerja produktivitasnya.

"Jadi, dengan kita bisa mungkin mengubah pendekatan yang pembiayaan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang independen atau berdiri sendiri, tapi juga mendorong pembiayaan yang berbasis rantai nilai di mana petani, off-taker, lembaga keuangan, dan pemerintah bersatu dan terhubung dalam satu ekosistem," ungkap dia dalam Coffee Morning dengan tema Securing Indonesia's Food Sovereignty through Value Chain and Financing Amid Global Disruption di Parle, Senayan, ditulis Rabu (29/4/2026).

Widiastuti menambahkan, peran perbankan termasuk Bank DBS Indonesia akan semakin strategis untuk menjadi enabler pembiayaan berbasis ekosistem. Dalam hal ini, Bank DBS Indonesia dapat mendorong skema rantai nilai (value chain) dalam pembiayaan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas akses kredit di sektor pertanian.

Kemenko Pangan juga berharap adanya skema pembiayaan berbasis risiko yang lebih adaptif, sehingga dapat dimanfaatkan dan didistribusikan secara proporsional melalui instrumen kebijakan dan mekanisme keuangan.

"Salah satu bentuknya mungkin selain real ada branded finance dan lainnya atau penguatan penguatan penjaminan pemerintah juga menjadi satu instrumen pemerintah yang bisa menjadi satu perhatian itu bisa dilakukan," ucap dia.

Lebih lanjut, Widiastuti menekankan pentingnya menjaga penataan kelembagaan dan penguatan fungsi koordinasi lembaga berbasis rantai nilai dan standardisasi. Hal ini untuk mempercepat penguatan ekosistem pangan nasional yang tangguh dalam menghadapi disrupsi global, sehingga pada akhirnya sektor pertanian yang berkaitan langsung dengan pangan mendapat kepercayaan tinggi dari lembaga keuangan.

Tak ketinggalan, Widiastuti kembali menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi global. Sejalan dengan itu, pemerintah akan terus melakukan pendekatan baru yang terintegrasi, inovatif, dan kolaboratif melalui penguatan rantai nilai dan pembiayaan yang inklusif.

"Kita percaya bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor dan lainnya, Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tantangan global tetapi menjadi kekuatan utama dalam sistem pangan Indonesia dan sistem pangan dunia itu yang harus kita wujudkan," pungkasnya.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]