Krisis BBM Hantui Dunia, Rama Negara Utak-atik Aturan Pajak

4 hours ago 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa mulai mempertimbangkan langkah-langkah luar biasa untuk meredam lonjakan harga energi akibat perang Iran, termasuk opsi pembatasan harga minyak hingga pajak keuntungan tak terduga (windfall tax) perusahaan energi. Wacana itu muncul ketika para menteri keuangan blok tersebut menilai risiko krisis energi baru yang berpotensi mengulang gejolak tahun 2022.

Menjelang pertemuan tingkat menteri di Brussels, European Commission mendesak para menteri keuangan European Union agar menjaga kebijakan bantuan energi tetap bersifat jangka pendek sambil tetap berada pada jalur target dekarbonisasi.

Para menteri keuangan UE kini mempertimbangkan pembatasan harga minyak atau pengenaan pajak atas keuntungan besar perusahaan energi sebagai respons terkoordinasi terhadap kenaikan biaya energi.

Adapun lonjakan harga gas alam dan minyak dipicu oleh perang Iran, yang mendorong kekhawatiran akan krisis baru di pasar energi global.

Para analis memperingatkan bahwa kenaikan harga lebih lanjut dapat menyerupai krisis energi 2022. Saat itu, invasi Rusia ke Ukraina memicu kekurangan energi parah di Eropa. Namun pejabat UE menegaskan blok tersebut kini lebih siap, dengan produksi energi bersih domestik yang lebih tinggi serta infrastruktur yang lebih kuat.

Meski demikian, ketidakpastian tetap tinggi karena durasi konflik tidak dapat diprediksi. Para pejabat juga mengingatkan bahwa "ruang manuver fiskal" UE kini lebih terbatas dibanding sebelumnya, terutama karena meningkatnya belanja pertahanan.

Walaupun Eropa telah mendiversifikasi pasokan energi sejak 2022, kawasan tersebut masih rentan terhadap guncangan global. Pejabat mengatakan Eropa harus siap menghadapi volatilitas baru, bahkan jika situasinya tidak berkembang menjadi krisis penuh.

Setelah pertemuan tingkat menteri di Brussels pada akhir pekan lalu, Komisaris Ekonomi UE Valdis Dombrovskis mengatakan bahwa "skala, tingkat keparahan, dan dampak" perang meningkat dalam dua pekan terakhir. Ia menyoroti penutupan Selat Hormuz serta serangan terhadap infrastruktur energi yang mendorong harga minyak Brent menembus US$100 per barel dan memicu kenaikan harga bahan bakar.

Presiden Eurogroup Kyriakos Mihrakakis menekankan bahwa durasi konflik menjadi faktor utama.

"Isu utamanya adalah durasi dan intensitas krisis, karena hal ini akan menentukan skala guncangan energi. Harapan bersama kita adalah deeskalasi dan menghindari gangguan besar pada infrastruktur energi," katanya, dilansir Euronews.

Direktur pelaksana European Stability Mechanism Pierre Gramegna juga mengingatkan dampak konflik akan panjang. Ia mengatakan, "sekalipun konflik ini berakhir besok, konsekuensinya akan tetap bersama kita untuk waktu yang lama."

Adapun para menteri mendiskusikan langkah terkoordinasi berdasarkan catatan Komisi Eropa tertanggal 26 Maret, yang juga dibahas bersama kepala International Energy Agency (IEA) Fatih Birol. Birol sebelumnya memperingatkan potensi krisis energi yang lebih parah dibanding era 1970-an.

Sambil menilai dampak jangka panjang konflik Iran, Komisi mendorong negara anggota mempercepat transisi ke energi bersih. Spanyol dan Portugal disebut sebagai contoh karena paparan volatilitas harga mereka lebih rendah berkat penggunaan energi terbarukan.

Menurut catatan tersebut, energi terbarukan menyumbang sekitar 48% bauran listrik UE pada 2025, meningkat dari 36% pada 2021, didorong oleh tenaga angin dan surya. Dalam periode yang sama, bahan bakar fosil turun dari 34% menjadi 26%.

Di belahan bumi lain, pemerintah Australia mengambil langkah darurat untuk menekan lonjakan biaya hidup akibat kenaikan harga energi global. Pada Senin, (30/3/2026), Canberra mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar serta penghapusan sementara biaya jalan bagi pengguna kendaraan berat selama tiga bulan.

Dalam konferensi pers di Canberra, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan pemerintah akan memangkas setengah cukai bahan bakar bensin dan solar. Kebijakan ini diperkirakan akan menurunkan harga bahan bakar sebesar 26,3 sen dolar Australia per liter.

"Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain kini terasa langsung di sini," ujar Albanese, dilansir Reuters.

Sebelumnya, kebijakan pemotongan pajak juga telah diambil India dan Vietnam.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan pemerintah memangkas bea cukai pusat untuk bensin dan solar yang digunakan dalam negeri. Kebijakan ini disebut sebagai respons langsung terhadap krisis di Asia Barat.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan tarif ekspor baru untuk solar dan bahan bakar turbin penerbangan. Sitharaman mengumumkan biaya ekspor sebesar 21,5 rupee per liter untuk solar dan 29,5 rupee per liter untuk bahan bakar turbin penerbangan.

Sementara itu, Vietnam secara resmi menghapus sementara pajak lingkungan untuk bahan bakar minyak guna memangkas lonjakan harga bensin.

Kementerian Perdagangan Vietnam dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan akan dipotong hingga nol persen. Kebijakan darurat ini mulai berlaku efektif sejak Jumat hingga 15 April mendatang untuk meredam gejolak ekonomi di dalam negeri.

"Ini dianggap sebagai solusi mendesak dan efektif untuk menstabilkan pasar minyak bumi dan memastikan keamanan energi nasional di tengah konflik yang meningkat di Selat Hormuz, yang menciptakan hambatan energi terbesar yang pernah ada," tulis Kementerian Perdagangan Vietnam dalam pernyataan resmi tersebut.

Data yang dirilis oleh kementerian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut akan menurunkan harga bensin sekitar 26% dan mengurangi harga diesel sedikit di atas 15%. Penurunan tajam ini terjadi setelah biaya bahan bakar meroket drastis pada awal pekan ini akibat ketidakpastian geopolitik yang mencekam.

(luc/luc)

Add