Kursi Dirjen Kementerian Tak Boleh Jadi Tempat 'Balas Budi' Pejabat

5 hours ago 8

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan skema baru untuk proses asesmen kandidat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau eselon I di kementerian. Tujuannya untuk mengakhiri praktik balas budi yang kerap dilakukan pejabat negara dengan memanfaatkan kursi level direktur jenderal itu.

Skema baru pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi terhadap kandidat JPT Madya itu ialah dengan penerapan re-profiling dengan standar penilaian yang lebih tinggi serta komprehensif. Proses ini melibatkan asesor berpengalaman guna memastikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Melalui profiling dan asesmen yang konsisten, kita meminimalisir praktik subjektif seperti balas budi, dan menggantinya dengan standar kompetensi yang jelas," kata Zudan dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Zudan menuturkan skema ini juga merupakan bagian dari mekanisme pembangunan manajemen talenta nasional yang harus dimulai dari proses profiling ASN yang akurat dan berkelanjutan.

"Ini adalah tahapan penting dalam membangun manajemen talenta nasional. Melalui profiling ASN, kita ingin memastikan bahwa negara memiliki ribuan kader terbaik yang siap mengisi posisi strategis, khususnya di level eselon I (JPT Madya)," ucap Zudan.

Ia juga telah menegaskan bahwa hasil asesmen menjadi instrumen utama dalam memetakan kapasitas pejabat secara objektif.

"Sekarang sistem kita lebih terbuka dan hasilnya bisa dilihat. Dengan asesmen ini, setiap peserta dapat mengetahui keunggulan dan aspek yang perlu diperbaiki. Ini penting agar pengangkatan jabatan tidak lagi didasarkan pada subjektivitas, tetapi pada kompetensi yang terukur," ujarnya.

Zudan turut menekankan, skema ini juga sebetulnya upaya pemerintah dalam perbaikan kualitas SDM aparatur Indonesia yang saat ini berada pada level menengah ke atas secara global. Tantangan dalam menjaga objektivitas dan konsistensi sistem merit masih perlu terus diperkuat.

Ia turut mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penilaian kompetensi secara berkala. Hasil asesmen dapat dimanfaatkan dalam proses seleksi terbuka selama masih relevan, yakni dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas 6,7 juta ASN di Indonesia.

(arj/haa)

Add