Minyak Rusia Jadi Rebutan, Putin Ogah Pasok ke Negara-Negara Ini

3 hours ago 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Rusia secara resmi menegaskan tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung skema pembatasan harga yang dianggap sebagai kebijakan "antipasar". Langkah tegas Moskow ini diambil di tengah melonjaknya permintaan minyak mentah dunia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas energi global.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko menyatakan bahwa pasar energi saat ini berada dalam kondisi yang sangat fluktuatif karena pengetatan pasokan dan kenaikan harga yang terus terjadi. Ia menegaskan posisi Moskow terhadap negara-negara yang selama ini mendukung Ukraina, termasuk anggota G7 dan Australia, yang telah berupaya menghentikan impor minyak dan gas Rusia secara bertahap sejak eskalasi konflik di Ukraina pada 2022 lalu.

"Pasar energi sedang fluktuatif akibat pengetatan pasokan dan kenaikan harga. Rusia tidak akan menjual minyak kepada negara-negara provokatif," kata Andrey Rudenko kepada Izvestia pada Selasa (31/03/2026).

Negara-negara Barat sebelumnya telah memangkas pembelian dan memaksa Rusia untuk menjual minyak mentah dengan diskon besar terhadap patokan global melalui sistem batas harga, yang saat ini ditetapkan sekitar US$44 per barel.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, tren ini berbalik arah di mana minyak mentah jenis Urals milik Rusia justru dijual ke India dan pembeli lainnya dengan harga premium.

Harga Urals DAP West Coast India tercatat melampaui US$121,5 per barel pada 19 Maret 2026, yang berarti diperdagangkan sekitar US$3,9 per barel di atas harga Dated Brent. Kondisi ini berbanding terbalik dengan awal Maret di mana minyak Rusia masih didiskon sekitar US$12 per barel.

Terkait kemungkinan pembicaraan dengan negara-negara "tidak bersahabat" seperti Jepang untuk melanjutkan pembelian minyak, Rudenko menyebut Tokyo masih terikat oleh aturan pembatasan harga tersebut. Ia menilai kebijakan tersebut adalah tindakan antipasar yang hanya mengganggu rantai pasok global secara keseluruhan.

"Tokyo terikat oleh pembatasan harga, yang merupakan tindakan antipasar dan mengganggu rantai pasokan," ujar Rudenko menambahkan.

Krisis energi ini semakin diperparah setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan terkoordinasi ke Iran pada 28 Februari lalu, yang memicu serangan balasan di seluruh kawasan tersebut. Konflik ini menyebabkan penutupan de facto Selat Hormuz, jalur krusial yang membawa sekitar seperlima dari pasokan minyak harian dunia, setelah Iran memblokir transit kapal dari negara-negara yang dianggap tidak bersahabat.

Penutupan jalur tersebut menyebabkan harga minyak melonjak hampir 50% hingga menyentuh angka hampir US$120 per barel pada awal bulan ini. Di tengah lonjakan harga yang gila-gilaan tersebut, Amerika Serikat secara mengejutkan mencabut sementara sanksi terhadap minyak Rusia yang dimuat ke tanker sebelum 12 Maret, dengan lisensi penjualan yang berlaku hingga 11 April mendatang.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan bahwa pelonggaran sanksi sementara ini merupakan langkah strategis yang berdampak pada arus kas Moskow. Langkah tersebut diperkirakan dapat memberikan tambahan pendapatan anggaran bagi Rusia dalam jumlah yang cukup signifikan di tengah ketegangan global.

"Langkah ini dapat membawa Rusia memperoleh pendapatan anggaran sekitar US$2 miliar," kata Bessent.

Pasca Washington melonggarkan pembatasan tersebut, beberapa negara di Asia langsung bergerak cepat untuk mengamankan pasokan minyak mentah dari Rusia. Sejumlah negara termasuk Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia telah memberikan sinyal ketertarikan untuk membeli minyak Rusia, sementara importir utama seperti India dan China terus menyerap kargo minyak yang tersedia di bawah skema pengecualian tersebut.

(tps/luc)

Add