Misbakhun Kritik JK Soal BBM: Data Tak Akurat, Jangan Panaskan Situasi

Jakarta, CNBC Indonesia-Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI mengharapkan Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI lebih bijak dalam memahami dan menyampaikan situasi Indonesia saat ini, khususnya mengenai harga minyak dunia dan ketahanan fiskal.

Perang yang terjadi di Timur Tengah membawa lonjakan harga minyak dunia. Banyak negara memilih menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang menahan harga demi menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

JK mengusulkan harga BBM di Indonesia harus naik agar APBN tidak 'jebol' karena menanggung beban subsidi yang terlalu besar dan berisiko menaikkan utang pemerintah.

"Data soal BBM Subsidi yang disampaikan Jusuf Kalla kurang update. Bisa jadi ini karena Pak JK sudah tidak lagi menguasai akses soal data terakhir mengenai kondisi fiskal dan APBN untuk itu tidak seharusnya situasi kenaikan minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM di Indonesia," ungkap Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026)

Pemerintah telah menghitung risiko kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Jika rata-rata setahun harga minyak dunia naik menjadi US$100 per barel, maka pemerintah harus menambah subsidi Rp100 triliun. Dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari kenaikan harga komoditas pertambangan dan perkebunan, defisit APBN masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi adalah didukung oleh perhitungan yg cermat, hati-hati dan memperhatikan daya dukung ruang fiskal yg ada. Juga dalam rangka menjaga dan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi akibat kenaikan harga," jelasnya.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5% (year on year/yoy). Perpajakan memberikan sumbangan Rp462,7 triliun (14,3%) dengan andil terbesar dari pajak sebesar Rp394,8 triliun (20,7%). Sementara bea cukai Rp67,9 triliun (-12,6%).

PNBP berhasil dikumpulkan sebesar Rp112,1 triliun (-3%) dan hibah Rp100 miliar (2,8%).

Belanja negara sudah terealisasi Rp815 triliun (31,4%). Pemerintah pusat mencairkan Rp610,3 triliun (47,7%) dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun (-1,1%). Maka defisit tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada sisi lain, persediaan pangan Bulog juga tertinggi dalam sejarah stok pangan nasional yaitu 4,4 juta ton yg disimpan dalam seluruh gudang Bulog di seluruh Indonesia. Pasokan energi seperti BBM dan LPG juga cukup memenuhi konsumsi masyarakat.

"Adalah sangat mengkuatirkan apabila analisa yg tidak akurat dari Mantan Wapres Jusuf Kalla terkait harga BBM, hendak dipakai untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagai tokoh bangsa, wacana yg disampaikan oleh Jusuf Kalla untuk memaksakan kehendaknya dengan menaikkan harga BBM ini kurang elok dan kurang bijaksana bahkan cenderung menyesatkan karena tidak akurat dari sisi data dan analisanya," paparnya.

Misbakhun mengharapkan posisi JK sebagai tokoh nasional bisa membangun narasi yg menyejukkan dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu membahu bergotong royong dengan pemerintah dalam menghadapi situasi geopolitik global yang makin sulit diprediksi akibat perang Iran melawan AS dan Israel.

"Pada situasi saat ini, dimana situasi geopolitik sedang mengalami ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah seharusnya para tokoh bangsa berada dalam satu barisan dengan pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional sehingga situasi dan kondisi politik tetap kondusif dan rakyat bisa tetap bisa menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan tenang dan baik tanpa dipanasi-panasi dengan banyak isu soal kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok yg bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Apalagi Jusuf Kalla memanaskan suhu politik dengan prediksi soal akan adanya kerusuhan. Ini sungguh kurang elok dan kurang bijaksana sebagai tokoh bangsa."

(mij/mij) [Gambas:Video CNBC]