Pak Zulhas Ada Pesan Khusus dari Ketua BPK Soal Pangan, Ini Isinya

Jakarta, CNBC Indonesia - BPK menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu fokus utama dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2025. Di tengah capaian produksi yang meningkat, masih terdapat persoalan struktural yang dinilai perlu segera dibenahi. Peningkatan produksi beras menjadi sinyal positif bagi sektor pangan nasional. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengungkapkan bahwa program ketahanan pangan menunjukkan sejumlah kemajuan. Ia menilai capaian tersebut menjadi indikasi adanya perbaikan dalam kebijakan pangan.

"Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif yang telah dicapai dari program tersebut," ujar Isma dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (21/4/2026).

Salah satu capaian utama terlihat dari peningkatan produksi beras secara nasional. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dari sisi produksi dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menjaga stok juga dinilai cukup efektif.

"Di antaranya, produksi beras di tahun 2025 sebanyak 34,71 ton atau naik sebesar 13,36% dibanding tahun 2024," katanya.

Capaian tersebut diperkuat dengan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi cadangan beras tanpa impor. Hal ini menjadi indikator penting dalam menjaga kemandirian pangan nasional.

Kebijakan serap gabah juga berperan besar dalam menjaga stabilitas stok dalam negeri.

"Dan kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton tanpa impor," lanjutnya.

Namun, di balik capaian tersebut, BPK menemukan kelemahan pada aspek data dan sistem informasi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi kualitas pengambilan kebijakan.

Permasalahan data menjadi isu mendasar yang perlu segera diperbaiki.

"Pertama, data dan sistem informasi yang digunakan belum optimal dalam mendukung pengambilan kebijakan pangan," ungkap Isma.

Keterbatasan data tersebut terlihat dari belum lengkapnya informasi dalam sistem yang ada. Kondisi ini membuat kebijakan berisiko tidak berbasis data yang kuat.

Situasi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem informasi pangan secara menyeluruh.

"Informasi pangan pada sistem informasi pangan dan gizi yang belum tersedia lengkap," jelasnya.

BPK pun mendorong adanya koordinasi lintas kementerian untuk memperbaiki kondisi ini. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem data yang lebih baik.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem data yang terintegrasi.

"Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua kementerian atau lembaga terkait dalam mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi yang lebih terstruktur," tegas Isma.

BPK juga menekankan pentingnya integrasi sistem antar instansi. Hal ini bertujuan agar data dapat digunakan secara bersama untuk mendukung kebijakan.

"Serta kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai," katanya.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]