Perintah Prabowo Audit Sistem Keselamatan KAI, Warga Bilang Begini

3 hours ago 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Desakan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian menguat pasca kecelakaan beruntun di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026). Insiden yang melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line ini tidak hanya memicu gangguan perjalanan di lintas padat Jakarta-Cikarang, tetapi juga kesiapan sistem keselamatan kereta api nasional menjadi sorotan.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, kecelakaan bermula dari peristiwa di perlintasan sebidang ketika sebuah taksi listrik mogok di atas rel dan tertemper KRL. Rangkaian KRL lain di belakangnya pun tertahan di jalur. Dalam situasi tersebut, KA Argo Bromo Anggrek yang melintas di jalur yang sama kemudian menabrak bagian belakang KRL yang sedang berhenti di Stasiun Bekasi Timur. Efek berantai ini membuat tiga rangkaian kereta terlibat dalam satu rangkaian kecelakaan.

Sejumlah laporan menyebutkan korban jiwa dan puluhan luka-luka akibat kejadian ini. Bahkan hingga pagi hari setelah kejadian, proses evakuasi masih berlangsung untuk mengevakuasi penumpang yang terjepit di dalam rangkaian kereta. Kepanikan penumpang tak terhindarkan, terlebih sebagian dari mereka tengah berusaha menyelamatkan diri saat tabrakan kedua terjadi.

Setelah Presiden Prabowo meminta titah KNKT untuk mengaudit, masyarakat sipil juga ikut bersuara. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Doddy Herlambang menilai kecelakaan ini mengindikasikan adanya kerentanan serius dalam sistem operasional kereta api, khususnya di lintas dengan lalu lintas campuran antara KRL dan kereta jarak jauh.

"Terdapat 2 isu keselamatan pada KKA ini, yang pertama mobil listrik yang mogok di perlintasan tanpa palang pintu (JPL 85) dan isu kedua adalah masinis yang diduga lalai melihat sinyal berhenti sehingga mengakibatkan Kereta Api menabrak Kereta Api lain dari belakang / rear-end collision. Kecelakaan KKA yang berpotensi berulang-ulang dengan modus penyebab yang sama akan menimbulkan keprihatinan tanpa batas," kata Doddy dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

MTI menyoroti kemungkinan kelalaian dalam membaca sinyal berhenti sebagai salah satu faktor pemicu, yang berpotensi menyebabkan tabrakan dari belakang atau rear-end collision.

MTI juga menekankan bahwa sistem persinyalan di lintas tersebut sejatinya sudah dirancang untuk mencegah tabrakan. Dalam kondisi normal, sinyal otomatis akan berubah menjadi merah ketika ada kereta berhenti di jalur, yang mengharuskan kereta di belakangnya berhenti. Namun, dugaan kegagalan dalam kepatuhan terhadap sinyal ini menjadi perhatian serius.

Selain itu, isu keselamatan lain muncul dari keberadaan perlintasan sebidang tanpa pengamanan optimal yang menjadi titik awal kejadian. Kejadian kendaraan mogok di atas rel dinilai sebagai risiko klasik yang belum tertangani secara sistematis.

MTI mendesak dilakukannya audit keselamatan secara menyeluruh, termasuk evaluasi terhadap sistem pengendalian perjalanan kereta, penerapan teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP), serta peningkatan manajemen risiko berbasis keselamatan. Mereka juga menyoroti perlunya pemisahan jalur antara KRL dan kereta jarak jauh di lintas padat untuk mengurangi potensi kecelakaan.

Analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai ada banyak pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh operator.

"Mengapa terjadi mobil taksi Green mogok di perlintasan kereta Bulak Kapal? Mengapa evakuasi taksi Green dan KRL beserta penumpang KRL lambat sehingga ditabrak kereta Argo Bromo? Mengapa kereta Argo Bromo yang satu lintasan bisa jalan terus hingga menabrak KRL?" ujarnya.

Ia juga mempertanyakan aspek komunikasi dan pengendalian perjalanan kereta yang seharusnya mampu mencegah kecelakaan beruntun.

"Mengapa masinis kereta Argo Bromo tidak tahu, tidak mendapatkan informasi ada KRL dalam lintasan yang sama dengan keretanya di depan? Akibatnya masinis kereta Argo Bromo tidak mengerem keretanya?" kata dia.

Menurutnya, insiden ini menjadi anomali di tengah perkembangan teknologi perkeretaapian yang semakin modern.

"Kejadian kecelakaan tabrakan dua kereta dalam satu lintasan ini aneh dalam situasi perkembangan bisnis dan teknologi kereta api yang sudah modern," lanjutnya.

Desakan audit muncul dengan dorongan publik yang semakin kuat agar pemerintah dan operator tidak hanya melakukan evaluasi pascakejadian, tetapi juga membangun sistem keselamatan yang bersifat preventif. Kecelakaan di Bekasi Timur dinilai menjadi peringatan keras bahwa modernisasi infrastruktur dan teknologi harus berjalan seiring dengan disiplin operasional dan integrasi sistem yang andal.

"Insiden kecelakaan kereta api ini tidak harus terjadi jika manajemen atau pengelolaan dilakukan oleh orang profesional dan memiliki integritas atas layanan yang berkeselamatan, aman dan nyaman," ujar Tigor.

Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi massal berbasis rel yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas di wilayah perkotaan.

"Sekarang perubahan ada di tangan pemerintah untuk memperbaiki manajemen PT. KAI. Evaluasi dan Audit menyeluruh harus dilakukan pemerintah dan menggantikan semua unsur manajemen yang bertanggung jawab. Agar ke depannya PT. KAI sebagai perusahaan negara yang mengelola layanan transportasi umum massal bekerja - melayani dengan baik. Layanan PT. KAI bertanggung jawab memberikan layanan berkeselamatan, aman dan nyaman kepada jutaan penumpang atau pengguna," sebut Tigor.

(fab/fab)

Add