Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut telah melaporkan hasil pemetaan lahan tambang bermasalah tersebut kepada Kepala Negara. Ia menyatakan proses eksekusi pencabutan izin akan dilakukan dalam waktu dekat setelah tahap evaluasi teknis diselesaikan.
"Kemarin saya melaporkan juga kepada Bapak Presiden terkait dengan perintah Bapak Presiden pada tanggal 7 (April) dalam Raker Pemerintah, di mana Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mengevaluasi IUP-IUP yang ada di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam," ungkapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Penertiban tersebut menyasar wilayah hutan yang belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maupun izin yang tidak dapat dikonversi. Penataan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan yang dikerjakan selama satu minggu terakhir sesuai instruksi Presiden.
"Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena cuma dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah," kata Bahlil.
Pemerintah berencana merinci total luasan lahan serta jumlah izin yang akan dicabut dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri pertambangan nasional agar tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Totalnya ya nanti nanti kita akan sampaikan berapa jumlah luasan yang akan dilakukan penyesuaian," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menertibkan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jelas. Hal itu lantaran adanya laporan perihal pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung.
Dia meminta Bahlil untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang terindikasi melanggar aturan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk melakukan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan hukum demi mengamankan kepentingan nasional.
"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," ungkapnya dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Saya cek Menteri Kehutanan, saya cek oh alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga dia dia belum kasih dia belum kasih izin potong kayu apa IPPKH alhamdulillah," tambahnya.
Prabowo memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Bahlil untuk menyelesaikan laporan evaluasi tersebut. Tidak lain, tujuannya untuk memastikan seluruh IUP yang bermasalah dicabut dan dikembalikan ke negara.
"Segera evaluasi ya kalau nggak jelas cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu, kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang ya," tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga memastikan tidak akan memberikan pengecualian atau membela kepentingan kelompok tertentu dalam proses penertiban izin tambang tersebut.
"Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan kepentingan konco kepentingan keluarga kepentingan kelompok itu nomor berapa ya evaluasi segera berapa hari laporan kembali ke saya," tandasnya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5452570/original/017450600_1766406793-IMG_2730_1_.jpeg)
