UAE Cabut dari OPEC, Daftar Negara Keluar Bertambah

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Emirat Arab (UEA) resmi keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), menutup keanggotaan panjang yang dimulai sejak 1967. Pengumuman ini datang saat pasar energi global sedang tegang, dengan harga minyak terdorong naik akibat konflik di Timur Tengah.

Abu Dhabi menyampaikan keputusan ini sebagai langkah untuk menjaga kepentingan nasional dan menyesuaikan arah strategi ekonomi jangka panjang. Struktur energi domestik berubah, sementara kebutuhan untuk mengatur produksi secara independen semakin besar. Dengan keluar dari OPEC, UEA tidak lagi terikat pada skema kuota produksi yang selama ini menjadi instrumen utama kartel.

UEA bukan anggota biasa. Negara ini masuk dalam kelompok produsen utama dunia, dengan kapasitas produksi yang besar dan investasi energi yang terus meningkat. Selama puluhan tahun, perannya menjadi bagian dari mekanisme kolektif OPEC dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak global.

Langkah ini menambah daftar negara yang sebelumnya sudah lebih dulu meninggalkan organisasi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, tren keluar-masuk anggota kembali terlihat, terutama ketika kepentingan domestik bertabrakan dengan kebijakan kuota.

Angola menjadi contoh terbaru sebelum UEA. Negara Afrika ini keluar pada 2024 setelah berselisih dengan OPEC terkait batas produksi. Dengan output sekitar 1,1 juta barel per hari, Angola menilai pemangkasan produksi akan mengganggu kontrak dan target nasional. Pemerintahnya memilih menjaga volume produksi tetap tinggi dibanding mengikuti kesepakatan kolektif.

Qatar mengambil keputusan serupa lebih awal, pada 2019. Setelah hampir enam dekade menjadi anggota, Doha mengalihkan fokus ke sektor gas alam cair (LNG). Negara ini merupakan salah satu eksportir LNG terbesar dunia, sehingga arah kebijakan energinya bergeser dari minyak ke gas. Keanggotaan di OPEC dianggap tidak lagi relevan dengan struktur ekonomi energi yang baru.

Indonesia punya riwayat yang lebih dinamis. Pada 2008, pemerintah memutuskan keluar dari OPEC setelah status berubah menjadi net importir minyak. Harga energi global saat itu tinggi, sementara beban subsidi dalam negeri meningkat tajam. Keanggotaan di organisasi produsen dinilai tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai konsumen.

Pada Januari 2016, Indonesia kembali masuk ke OPEC. Namun keanggotaan ini hanya berlangsung singkat. Di tahun yang sama, Indonesia kembali keluar setelah diminta menurunkan produksi sekitar 5%. Bagi pemerintah, pemangkasan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan domestik yang masih bergantung pada pasokan energi.

Ekuador juga mencatatkan pola serupa. Negara Amerika Selatan ini dua kali keluar dari OPEC, pertama pada 1992 dan kemudian pada 2020. Pertimbangan utamanya berkisar pada kebutuhan fiskal. Dalam kondisi anggaran yang tertekan, fleksibilitas produksi menjadi prioritas untuk menjaga penerimaan negara.

Jika ditarik ke belakang, pola keputusan negara-negara ini terlihat konsisten. Ketika harga minyak tinggi, insentif untuk meningkatkan produksi menjadi lebih kuat. Kuota yang membatasi output sering kali dianggap menghambat potensi pendapatan. Di sisi lain, ketika struktur energi berubah-seperti pergeseran Qatar ke gas-keanggotaan di OPEC kehilangan relevansinya.

Di tengah kondisi geopolitik saat ini, faktor distribusi juga ikut bermain. Jalur pengiriman minyak dari Teluk, termasuk Selat Hormuz, menghadapi tekanan akibat konflik. Gangguan pada jalur ini meningkatkan ketidakpastian pasokan, mendorong negara produsen untuk lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan energinya sendiri.

Hingga kini, OPEC masih beranggotakan negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, Nigeria, dan Libya. Organisasi ini tetap menjadi salah satu aktor utama dalam menentukan arah pasar minyak global, terutama melalui pengaturan produksi bersama.

CNBC Indonesia Research

(emb/luc)

Add as a preferred
source on Google