Ancam Perang Dagang Trump, Pebisnis Inggris Siapkan Senjata Baru

4 hours ago 8

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin bisnis Inggris mendesak pemerintah membangun "bazooka perdagangan" ala Uni Eropa demi melindungi kepentingan ekonomi Inggris dari ancaman tarif Donald Trump. British Chambers of Commerce (BCC) menyatakan ketidakamanan ekonomi Inggris saat ini mempertaruhkan pertumbuhan dan lapangan kerja pada Senin (27/04/2026).

"Keamanan ekonomi Inggris yang tidak memadai telah menjadi penghambat pertumbuhan, daya saing, dan kekuatan nasional," ujar Direktur Jenderal BCC, Shevaun Haviland.

Kelompok lobi tersebut mendesak Keir Starmer untuk memimpin perlindungan Inggris dari krisis eksternal akibat pengabaian selama bertahun-tahun oleh pemerintahan sebelumnya. Mereka menilai Inggris perlu membentengi diri dari tekanan kebijakan ekonomi negara lain yang merugikan.

"Pemerintah harus menambahkan 'bazooka perdagangan' ke dalam gudang senjatanya untuk merespons ancaman pemaksaan ekonomi," tulis laporan resmi BCC tersebut.

Ketegangan geopolitik, dampak Brexit, pandemi, hingga perang di Ukraina dan Timur Tengah membuat perusahaan Inggris menghadapi latar belakang perdagangan global yang semakin sulit. Hal ini menuntut adanya tindakan darurat untuk melindungi perusahaan domestik dari kebijakan perdagangan negara lain.

"Lembaga ini benar mengidentifikasi bahwa perdagangan bebas dan adil penting, kami ingin memastikan pasar terbuka tidak terdistorsi sebagai senjata," ungkap Menteri Perdagangan, Chris Bryant.

Presiden AS pekan lalu mengancam akan memberlakukan "tarif besar" pada Inggris kecuali mereka membatalkan pajak layanan digital bagi perusahaan teknologi AS. Ancaman ini menjadi pemicu utama desakan agar Inggris segera memperkuat instrumen pertahanan ekonominya.

"Undang-undang baru harus mencakup wewenang bagi menteri untuk menggunakan berbagai instrumen, mulai dari bea masuk hingga akses pasar," tegas pihak BCC.

Dalam laporan rekomendasinya, BCC menyebut langkah mendesak diperlukan untuk menghentikan penurunan daya saing Inggris di dunia yang semakin tidak stabil. Salah satu prioritasnya adalah meniru instrumen anti-pemaksaan milik Brussel yang sangat kuat.

"Langkah ini dapat melibatkan pembatasan akses ke program pengadaan publik dan pasar keuangan, serta pembatasan hak kekayaan intelektual," sebut laporan tersebut.

Instrumen milik Uni Eropa tersebut memungkinkan blok tersebut menjatuhkan pembatasan luas pada perdagangan barang dan jasa terhadap negara yang melakukan agresi ekonomi. Inggris dinilai perlu memiliki kekuatan serupa untuk mencegah negara lain melakukan intimidasi kebijakan.

"Kami telah mengambil tindakan dengan memperkuat rantai pasokan untuk mengurangi kerentanan kami terhadap guncangan pasar," tambah Chris Bryant menjelaskan posisi pemerintah.

BCC juga mendesak para menteri mengambil pendekatan kuat terhadap agenda "Made In Europe" agar bisnis Inggris tetap berperan dalam rantai pasok Eropa. Mereka meminta peran lebih besar bagi perusahaan domestik dalam pengadaan pertahanan dan pembentukan komite kabinet keamanan ekonomi.

"Baru bulan lalu saya berada di Eropa untuk melobi atas nama bisnis sebagai bagian dari kampanye Made in Europe," kata Bryant lagi.

Pihak BCC menekankan bahwa pemerintah harus bersiap mengambil respons yang lebih berotot di tengah lanskap global yang semakin mencekam saat ini. Tanpa itu, posisi ekonomi Inggris akan terus melemah di mata mitra dagang globalnya.

"Pemerintah harus memastikan ada perlindungan yang tepat untuk kepentingan komersial Inggris dalam menghadapi tekanan luar," tulis Haviland dalam pernyataannya.

Langkah Inggris membalas perusahaan sektor jasa AS membawa risiko besar mengingat skala keterlibatan ekonomi Amerika Serikat yang sangat masif di Inggris. AS merupakan mitra dagang tunggal terbesar yang menyumbang seperlima dari total perdagangan global Inggris.

"Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diketahui memiliki investasi lebih dari 640 miliar pound yang tertanam di wilayah Inggris," tutup laporan tersebut.

(tps/luc)

Add