DPR Panggil Dirjen Anggaran, Bahas Nasib APBN Setelah Ada Danantara

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI memanggil Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan untuk membahas upaya tambahan atau extra effort untuk mengejar target penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sebab salah satu komponen PNBP, yakni kekayaan negara dipisahkan atau KND seperti dividen BUMN mulai tahun ini beralih ke Danantara.

"Dari pemerintah misalnya dengan adanya Danantara maka KND itu menjadi nol kemungkinan. Nah itu bagaimana desain pendapatan kita," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie, selaku pimpinan rapat saat memanggil DJA di Gedung Komisi XI, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dari DJA, pihak yang mewakili untuk berbicara adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pelaksana harian atau Plh Dirjen Anggaran sejak 10 Februari 2025, mengingat Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata tengah menghadapi proses hukum di Kejaksaan Agung.

Per 31 Maret 2025, penerimaan PNBP memang baru terkumpul sebesar Rp 115,9 triliun atau setara 22,6% dari target tahun ini. Adapun, Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi PNBP ini turun 26,04%.

Komponen setoran PNBP itu berasal dari PNBP SDA Migas yang sebesar Rp 24,9 triliun, atau telah 20,6% dari target. Lalu SDA Non Migas setoran ke PNBP sudah sebesar Rp 25,7 triliun atau 26,5%, serta PNBP lainnya yang sudah Rp 37,2 triliun atau 29,1% dari target.

Untuk yang berasal dari BLU atau badan layanan umum, setoran dividen nya Rp 17,1 triliun atau 21,9% dari target, dan PNBP KND memang menjadi yang terkecil pada tahun ini yakni baru sebesar Rp 10,9 triliun atau 12,1% dari target karena dividen BUMN hanya masuk per Januari 2025 dalam bentuk dividen interim.

Setelahnya, seusai adanya Danantara, dividen BUMN masuk ke badan pengelola investasi tersebut, sehingga tidak lagi menjadi komponen pendukung PNBP di kas keuangan negara.