Petani Tebu Beri Kuncian Penting ke Pemerintah Demi RI Swasembada Gula

Jakarta, CNBC Indonesia - Petani tebu memberikan "resep" konkret agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor gula, dan mencapai swasembada. Kuncinya bukan sekadar ekspansi besar-besaran, melainkan pembenahan dari dalam, yakni intensifikasi lahan, perbaikan data, hingga penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sesuai kondisi lahan domestik.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menegaskan, langkah awal yang paling krusial adalah memperbaiki fondasi sektor tebu nasional, dimulai dari data hingga kondisi riil di lapangan.

"Intensifikasi (lahan tebu) dulu. Dari lahan yang ada ini, didata areal tanaman ini dengan benar. Berapa sih luas areal kita? Sekarang kan selalu setiap tahun naik, benarkah itu? Enggak benar. Saya punya bukti, enggak benar. Jadi ini enggak benar," kata Soemitro kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan menyeluruh (mapping) terhadap lahan tebu, termasuk lokasi, kondisi tanaman, hingga pola kemitraan dengan pabrik gula. Dari situ, baru bisa diketahui persoalan utama yang menghambat produktivitas.

"Datalah tanaman kita ini sesuai dengan kenyataannya. Terus, kondisinya bagaimana itu harus dilakukan. Jadi harus di-mapping. Mapping luasnya, keadaannya, di mana tempatnya tanaman gula sekarang kita ini, dan dia bermitra gak dengan pabrik gula. Jadi bangun kemitraan. Tripartit ya itu. Pabrik gula, pemerintah, dan petani," jelasnya.

Ia menekankan, setiap persoalan di lapangan harus didiagnosis secara spesifik sebelum diintervensi. Mulai dari kekurangan air, pupuk, bibit, hingga akses permodalan.

"Nah kekurangannya dipenuhi. Kurang air, buatkan saluran air. Kurang pupuk, dimudahkan pupuknya. Kurang bibit, kurang modal, dimudahkan cara mendapatkan modal. Jadi diagnosanya apa? Benar enggak? Kalau diagnosisnya udah, penyakitnya apa? Baru diobati," terang Soemitro.

Selain itu, ia juga mengkritik pendekatan kebijakan yang dinilai masih top-down tanpa melibatkan petani sebagai pelaku utama di lapangan.

"Kalau urusan petani, ajak ngomong, saya. Jangan nggak ngajak ngomong. Kita (para petani tebu rakyat) nggak pernah diajak ngomong. Diajak ngomong itu baik-baik. Jangan one-way traffic," katanya.

Mekanisasi Harus Disesuaikan

Soemitro juga menyoroti pentingnya mekanisasi, namun dengan pendekatan yang sesuai kondisi Indonesia. Ia mengingatkan, struktur lahan tebu di dalam negeri yang kecil-kecil tidak cocok dengan penggunaan alat besar seperti di negara lain.

"Tanah kita itu mekanisasinya nggak sama dengan tanah-tanah di luar negeri, dengan menggunakan alsintan yang gede-gede, ngga bisa. Ciptakan alat produksi pertanian ini yang sesuai dengan kondisi lahan kita," jelas Soemitro.

Ia bahkan menyarankan agar pemerintah mendorong pengembangan alsintan berukuran kecil yang lebih adaptif terhadap lahan petani.

"Lahan kita ini gimana? Nah, kecil-kecil. Ya sudah, ciptakan traktor, alsintan yang kecil. Jangan yang gede-gede. Nah, itu harusnya dengerin kita. Jangan asal saja," ucapnya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung kendala akses pupuk subsidi yang masih sulit diakses petani akibat persoalan administrasi.

"Katanya pupuk subsidi, tapi kita mau menggunakan pupuk subsidi saja susah sekali," sebut dia.

Pemerintah Ngebut Peremajaan Tebu

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut pemerintah tengah fokus melakukan peremajaan tanaman tebu (bongkar ratoon) sebagai langkah cepat mendongkrak produksi nasional.

"Setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70%-80% itu tidak layak. Sehingga kita lakukan bongkar ratoon dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia, kami langsung anggarkan Rp1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026," kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, dari total sekitar 500.000 hektare lahan tebu nasional, sekitar 300.000 hektare merupakan tanaman tua yang sudah tidak produktif.

"Rencana kami bongkar ratoon karena kurang lebih 300.000 (hektare) lebih dari 500.000 hektare itu tanaman lama, tidak mungkin produksinya bisa naik, sehingga petani tidak bisa untung," jelasnya.

Program ini ditargetkan berjalan selama tiga tahun dengan skema 100.000 hektare per tahun.

"Langkah pemerintah adalah, kita bantu bongkar ratoon dan itu subsidi pemerintah, ratoon 100.000 hektare per tahun, Insyaallah 3 tahun selesai, itu langkah pemerintah," ungkap dia.

Amran optimistis, jika program berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa mencapai swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat.

"Kenaikan produksi yang jelas paling lambat 2027 kita swasembada white sugar (gula konsumsi)," pungkasnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]