Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menunda rapat kerja (raker) bersama Menteri Koperasi (Menkop) dan Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), di mana seharusnya raker tersebut digelar Rabu (11/3/2026) hari ini. Adapun raker tersebut ditunda karena Dirut Agrinas pangan tidak hadir. Hanya hadir jajaran Kementerian Koperasi, termasuk Menkop Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah.
Awalnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Mufti Anam melakukan interupsi saat Pimpinan Komisi VI melakukan pidato pembuka. Mufti pun bertanya-tanya terkait ketidakhadiran Dirut Agrinas pada raker hari ini.
"Interupsi pimpinan, ini kan rapat penting, sangat penting, super penting, kenapa Dirut Agrinas tidak hadir," kata Mufti, Rabu (11/3/2026).
Perwakilan Agrinas pun menjawab Dirut tidak bisa hadir karena dalam kondisi sakit.
"Mohon izin Bapak anggota Komisi VI yang terhormat, untuk Bapak Dirut Agrinas saat ini dalam kondisi sakit. Semalam sebenarnya saat kami rapat ini, Bapak Dirut sudah berjaket dan sudah berkeringat dingin, setelah itu mengalami demam tinggi, jadi itu alasan Bapak Dirut tidak bisa hadir," jawab perwakilan Agrinas.
Kemudian, Mufti Kembali berkomentar bahwa pihaknya menerima konfirmasi kehadiran Dirut Agrinas pada pukul 10:45. Namun sekitar 5 menit kemudian, Dirut tidak bisa hadir karena ada alasan lain. 10 menit kemudian, Ia mengatakan bahwa Dirut Agrinas sedang sakit dan saat ditanya di mana rumah sakitnya, pihak Agrinas tidak menjawab.
Foto: (Tangkapan layar TV Parlemen)
Rapat DPR dengan Menkop-Agrinas soal impor pikap India batal, Rabu (11/3/2026). (Tangkapan layar TV Parlemen)
"Kami terima undangan konfirmasi dari Pak Dirut (Agrinas) jam 10:45 WIB, katanya hadir. Tapi 5 menit kemudian, enggak jadi bisa hadir karena alasan lain, 10 menit kemudian alasan sakit dan ditanya sakitnya di rumah sakit mana, kemudian menjawab demam di rumah," lanjut Mufti.
Mufti menambahkan, raker ini cukup penting karena terkait masalah impor sebanyak 105.000 mobil pick up yang diimpor dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Kami minta keseriusan Agrinas soal ini dan bisa hadir di rapat ini. Karena ini serius bagi kami, karena 105.000 mobil diimpor itu sangat besar sekali, kami ingin tahu alasannya, dan kami tanya ke Menkop, jawabnya tidak tahu. Bahkan, kepala desa yang menjadi user KDMP ada yang tidak tahu dan tidak diajak diskusi," tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR lain pun setuju raker ditunda hingga Dirut Agrinas bisa hadir.
Alhasil setelah mendengar permintaan anggota Komisi VI yang ingin raker ditunda, Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini memutuskan untuk menunda raker hingga pemberitahuan lebih lanjut.
"Ini aspirasi dari para anggota Komisi VI, yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, rapat kita tunda, dan akan kita beritahukan dengan informasi berikutnya," ketok Anggia.
(chd/wur)
Addsource on Google

















































