Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mengkaji pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/ WFH) setiap 1 hari dalam sepekan. Kebijakan ini akan diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan juga akan diimbau berlaku untuk karyawan swasta.
Rencana ini menarik berbagai reaksi, termasuk dari pihak pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengkritik rencana pemberlakuan sistem WFH tersebut. Meski, dia mengaku mendukung upaya pemerintah menghemat konsumsi BBM nasional, Menyusul eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS)) dan Israel terhadap Iran yang memicu kenaikan harga BBM dan kekhawatiran potensi kelangkaan minyak dunia.
"Pemerintah melalui Menko Ekonomi mengumumkan berencana memberlakukan WFH ASN 1 hari dalam seminggu dan mengimbau juga untuk swasta, setelah Lebaran dalam rangka efesiensi konsumsi BBM. Menkeu Purbaya sampaikan ada hitungan kasar akan mampu efisiensi 20% (dengan sistem WFH)," kata Ristadi, dikutip Rabu (25/3/2026).
"Tapi, jika berharap dari WFH ASN dan imbauan kepada sektor swasta untuk WFH bisa efisiensi konsumsi BBM sampai 20%, hitungan tersebut keliru, bahkan berpotensi menimbulkan efek kontraproduktif," tambahnya.
Bukan tanpa alasan, imbuh dia, dengan jumlah ASN (termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/ PPPK) sekitar 5,58 juta orang, dibandingkan jumlah penduduk bekerja yang mencapai 146 juta orang, artinya kebijakan WFH itu hanya menjangkau sekitar 3,8% penduduk bekerja saja.
"Hitungan kasar ini pun jika ASN full seminggu WFH, tapi jika cuma sehari maka jatuhnya sekitar 0,76% saja efesiensinya," tukas Ristadi.
"Konsumsi BBM terbesar itu justru terjadi pada aktivitas induk produksi perusahaan dan pendukungnya, bukan pada mobilitas pekerja/orangnya. Maka hitungan kasar di atas akan lebih kecil lagi, akan di bawah 0,76% efisiensi konsumsi BBM secara nasional," sambungnya.
Bagi ASN, ujarnya, WFH memungkinkan dilakukan karena banyak pekerjaan bersifat administratif dan bisa terkoneksi dengan sistem digital dan bisa dikerjakan di rumah.
"Mungkin tak banyak hambatan dilaksanakan. Tapi untuk swasta, mayoritas pekerjaan adalah di segmen produksi yang tidak memungkinkan dikerjakan oleh pekerjanya di rumah. Ini akan lebih sulit dan lebih rigid dan manajemen bisa kebingungan mengeksekusi WFH pekerja swasta, bisa-bisa terjadi penurunan produktivitas kerja jika dipaksakan," sebutnya.
Alasan lain Ristadi mengkritik rencana kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan itu adalah tidak ada jaminan terjadi penghematan BBM.\
"Bisakah dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsumsi BBM lebih banyak? Dengan demikian tidak akan efektif program WFH ASN dan imbauan ke sektor swasta dengan tujuan penghematan BBM. Malah akan muncul masalah baru, yaitu potensi penurunan produktivitas," cetusnya.
Jika terjadi penurunan produktivitas, imbuh dia, berpotensi memicu efek domino termasuk kelangkaan barang. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga dan bisa terjadi 'chaos', gejolak ekonomi dan sosial.
Usul kebijakan ini demi hemat konsumsi BBM di Indonesia
Karena itu, Ristadi mengusulkan sejumlah strategi yang dinilainya efektif untuk mendorong penghematan konsumsi BBM di Indonesia.
"Jika pemerintah serius mau efisiensi BBM kami usulkan kebijakan yang lebih realistis. Misal, seluruh pejabat dan ASN yang rumahnya dekat dengan kantor diwajibkan menggunakan sepeda atau kendaraan nonBBM. Kemudian yang jauh yang biasanya memakai mobil, ganti naik motor atau naik kendaraan umum. Ini juga bisa diberlakukan di sektor swasta. Ini lebih dapat diterapkan daripada memindahkan pekerjaan ke rumah, sehingga potensi penurunan produktivitas dapat dihindari," katanya.
"Pemerintah bantu perubahan teknologi produksi yang lebih hemat BBM. Ini bisa bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang jika suatu saat BBM benar-benar langka karena tidak bisa terbarukan," ucapnya.
Sebagai catatan, rencana pemberlakuan sistem WFH 1 kali dalam sepekan ini merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebelum Lebaran 2026 sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk mengurangi kebutuhan BBM di tengah memanasnya tensi perang Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Di sisi lain, dia menekankan, kebijakan ini dirancang bukan karena pasokan BBM di Indonesia terganggu.
"Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa Insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman," ucapnya.
"Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut," kata Prasetyo.
(dce/dce)
Add
as a preferred
source on Google
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5447158/original/073347100_1765949827-0L5A7521.JPG)
