Jakarta, CNBC Indonesia - Keterlibatan resmi kelompok Houthi Yaman dalam konflik Iran memicu alarm bahaya bagi perdagangan maritim global. Fokus dunia kini tertuju pada Selat Bab al-Mandeb, di mana kelompok pro-Teheran ini mengancam akan menutup total akses Laut Merah, menyusul langkah Iran yang telah melumpuhkan Selat Hormuz.
Jika kedua jalur vital ini lumpuh secara bersamaan, dampaknya akan sangat menghancurkan bagi arus logistik internasional. Kondisi ini membuktikan adagium Napoleon Bonaparte bahwa kebijakan suatu negara sangat ditentukan oleh geografinya, mengingat posisi strategis Yaman yang mampu memutus urat nadi ekonomi dunia.
Houthi merupakan kelompok Syiah yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman termasuk ibu kota sejak 2014 dan dikenal memiliki ketahanan militer yang kompleks meskipun sering mendapat serangan balik. Pada Agustus 2025, Israel berhasil menewaskan perdana menteri, kepala staf, dan sejumlah menteri kabinet Houthi dalam satu serangan intelijen, namun hingga kini Israel tidak pernah berhasil menemukan keberadaan pemimpin tertinggi gerakan tersebut, Abdul Malik Al-Houthi.
Meskipun laporan PBB menyebutkan banyak senjata mereka dikirim dari Teheran, Houthi sebelumnya belum pernah bertempur secara langsung atas nama Iran. Sejak Senin, (30/03/2026), situasi kian memanas setelah gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) yang dimediasi oleh Oman sejak Mei 2025 mulai terancam menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan.
Gencatan senjata tersebut sebelumnya muncul akibat kerusakan signifikan yang dialami Houthi akibat serangan bertubi-tubi dari AS dan Inggris terhadap peluncur rudal mereka. Meskipun demikian, pihak Houthi selalu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berlaku bagi Israel, sehingga beberapa serangan tetap terjadi setelahnya.
Dorongan untuk gencatan senjata pada awal 2025 sebenarnya merupakan bagian dari keinginan Iran untuk membangun momentum politik sebelum pembicaraan nuklir dengan AS. Bahkan, Houthi sempat memperluas gencatan senjata kepada Israel pada Oktober 2025 ketika Israel menyetujui gencatan senjata dengan Hamas di Gaza, namun ketenangan itu kini berada di ujung tanduk.
Akibat ketidakpastian ini, perusahaan pelayaran besar seperti Maersk hanya perlahan mulai kembali melintasi Laut Merah. Banyak dari mereka tetap memilih rute alternatif melalui Tanjung Harapan yang jauh lebih jauh dan jauh lebih mahal dibandingkan melewati Selat Bab al-Mandeb yang sangat rentan terhadap serangan pesawat nirawak, rudal, dan perahu kecil Houthi.
Spesialis Timur Tengah dari think tank Chatham House London, Farea Al-Muslimi, memberikan peringatan keras mengenai potensi kelumpuhan ekonomi akibat konflik ini.
"Gangguan berkelanjutan apa pun akan menaikkan biaya pengiriman, meningkatkan harga minyak, dan memberikan tekanan tambahan pada ekonomi global yang sudah rapuh akibat situasi di Selat Hormuz," ujar Al-Muslimi dikutip The Guardian, Senin (30/3/2026).
Al-Muslimi juga memprediksi bahwa strategi luas Iran untuk mengaktifkan kelompok sekutu di seluruh wilayah mulai terungkap. Seiring berjalannya waktu, persepsi di dalam negeri Yaman bahwa Houthi terlalu tunduk pada kepentingan Iran diprediksi akan semakin tumbuh dan menguat.
Di sisi lain, Houthi kemungkinan masih bertindak dengan hati-hati karena mereka tengah mengharapkan imbalan finansial dari Arab Saudi. Saat ini, Arab Saudi memegang kendali tunggal atas masa depan Yaman setelah Uni Emirat Arab meninggalkan wilayah tersebut, sebuah tugas berat yang mengharuskan Riyadh mencapai kesepakatan dengan berbagai faksi, termasuk Houthi, untuk meminimalkan ancaman di Laut Merah.
Arab Saudi terus mengucurkan dana besar-besaran ke pemerintahan baru di wilayah selatan, sementara Houthi di utara kemungkinan menginginkan bagian dari aliran dana tersebut sebagai imbalan untuk tidak melanjutkan pertempuran atau mengganggu pelayaran. Namun, kekuatan sejati Houthi tetap terletak pada kemampuan mereka menghadang kapal-kapal komersial daripada sekadar mengirim rudal ke Israel.
Ketegangan ini pun mengancam upaya perdamaian di Yaman yang telah dilanda perang saudara selama lebih dari satu dekade. Eskalasi ini dikhawatirkan akan menyeret negara tersebut ke dalam konflik regional yang lebih luas dan memperparah penderitaan rakyat sipil.
Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan situasi yang terjadi saat ini.
"Eskalasi ini mengancam untuk menyeret Yaman ke dalam perang regional, yang akan membuat penyelesaian konflik di Yaman menjadi lebih sulit, memperdalam dampak ekonominya, dan memperpanjang penderitaan warga sipil," pungkas Grundberg.
(tps/luc)
Addsource on Google

















































