Industri Mebel Mulai Megap-Megap, Bos Pengusaha Desak RI Jangan Lengah

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, mulai dirasakan langsung oleh pelaku industri nasional. Kalangan pengusaha mebel menilai situasi ini telah menekan aktivitas usaha, khususnya yang bergantung pada pasar ekspor.

Dampak gangguan rantai pasok kini semakin nyata di lapangan. Proses distribusi barang menjadi lebih lambat, sementara pembayaran dari pembeli luar negeri cenderung tertunda karena meningkatnya kehati-hatian.

"Yang terjadi di lapangan saat ini, barang banyak tertahan, pengiriman tidak lagi lancar, dan pembayaran dari buyer juga berjalan lebih lambat. Ini kondisi riil yang sedang kami hadapi," kata Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur kepada CNBC Indonesia, Senin (6/4/2026).

Sektor mebel dan kerajinan yang menyerap banyak tenaga kerja sangat rentan terhadap perubahan global. Kenaikan biaya logistik, energi, hingga terganggunya jalur distribusi dinilai dapat langsung memukul keberlangsungan produksi.

"Sekarang kita menghadapi perubahan besar dalam lanskap global. Geopolitik sudah sangat memengaruhi arah pasar, biaya, dan juga risiko usaha," katanya.

Dalam situasi tersebut, ketahanan industri tidak cukup hanya bergantung pada kapasitas produksi. Adaptasi terhadap ketidakpastian menjadi faktor kunci agar pelaku usaha tetap bertahan.

"Daya tahan industri ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang tidak pasti seperti sekarang," jelasnya.

Salah satu cara bertahan yakni dengan memperluas pasar ekspor. Diversifikasi dinilai penting agar pelaku usaha tidak bergantung pada satu kawasan tertentu. Selain itu, penguatan jalur distribusi alternatif serta efisiensi logistik juga menjadi perhatian utama.

"Langkah ini sedang kami dorong sebagai strategi jangka menengah, dengan membangun pusat distribusi di Eropa, Amerika, dan Kanada agar sistem pemasaran kita lebih stabil," katanya.

Upaya tersebut tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Peran negara dinilai penting, baik melalui kebijakan, pembiayaan, maupun diplomasi perdagangan.

"Kami berharap pemerintah bisa melihat ini sebagai bagian dari strategi nasional, sehingga gerak asosiasi dapat diperkuat dengan dukungan negara," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan hub internasional tidak hanya akan memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan daya saing industri nasional secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ia memandang situasi global saat ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan struktural. Ketergantungan pada pola lama dinilai perlu dikurangi dengan membangun sistem industri yang lebih tangguh dan fleksibel.

"Ke depan, kita perlu membangun industri yang tidak mudah terguncang oleh krisis, dengan pasar yang lebih beragam dan sistem distribusi yang lebih adaptif," katanya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]